Jakarta - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuliskan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisi penolakan harga BBM naik. Syaikhu menilai kenaikan harga BBM dapat berdampak langsung kepada masyarakat khususnya yang miskin.
"Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pascapandemi," tulis Ahmad Syaikhu.
"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali," imbuhnya.
Syaikhu menyebut beberapa waktu yang lalu, masyarakat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Lalu, belum selesai harga minyak goreng melonjak, hingga harga telur ikut meroket.
"Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya," kata Syaikhu.
Berikut surat terbuka Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada Presiden Jokowi:
Surat Terbuka Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu
Kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo
'Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi'
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam adil dan sejahtera bagi kita semua
Kepada Yang Terhormat,
Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
Kami berdoa semoga Bapak Presiden dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam memimpin bangsa Indonesia.
Bapak Presiden yang Terhormat,
Kami memahami bahwa situasi hari-hari ini, kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Dua tahun lebih telah berlalu, pandemi Covid-19 telah menguji kita sebagai bangsa. Tentu bukan tugas yang mudah bagi Bapak dalam menakhodai bangsa ini melewati masa-masa sulit tersebut.
Alhamdulillah atas kerja kolaborasi seluruh pihak di bawah kepemimpinan Bapak, pandemi Covid-19 terus membaik. Namun demikian, pemulihan ekonomi pasca pandemi masih belum sepenuhnya kembali normal. Rakyat berharap besar bisa kembali bekerja, berusaha, dan beraktivitas normal sebagaimana sebelum pandemi Covid-19.
Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kami meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang.
Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan Pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali.
Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat,
Dua tahun rakyat terpukul pandemi, ekonomi mereka tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya.
Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Tukang ojek, pedagang kaki 5, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.
Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat,
(Edy - lantangkan.com)
Posting Komentar untuk "Harga BBM Naik, PKS : "Pemerintah Tidak Berempati""